Kritik Mural, Ketakutan Bagi Polisi atau Presiden?

Oleh: Dikson Ringo *)

Mencuat ke publik aksi kritik melalui seni mural dicari (dilidik) polisi. Kritik dengan seni mural itu muncul dibeberapa lokasi, diantaranya di Tangerang dan Pasurian. Isinya abstraksi gambar mirip Jokowi bertuliskan “404 Not Found”.

Di Pasuruan tembok bertuliskan “TUHAN AKU LAPAR” dan juga di Tangerang “Dipaksa Sehat di Negara yang Sakit”. Polisi langsung bergerak bersama koramil dan satpol PP merespon aksi kritik publik itu dengan mengecat ulang menutupi mural dan tulisan kritik tersebut.

Polisi berdalih bahwa seni mural dan tulisan itu melecehkan simbol negara. Padahal tak satu pun ada tulisan yang menyebut nama Presiden RI Joko Widodo dalam seni gambar tembok itu.

Disisi lain, polisi gagal memahami pasal 36A UUD NRI 1945 bahwa simbol negara itu Garuda Pancasila, bukan Presiden. Menurut konstitusi presiden adalah pelaksana konstitusi yang diamanatkan oleh rakyat dan dipilih melalui pemilihan umum. Jadi presiden bukan simbol negara.

Pemberangunan kritik sosial yang disampaikan melalui seni menunjukkan gejala serius dalam negara demokrasi. Bila dikaitkan dengan masa pandemi, kritik melalui coretan gambar dan tulisan itu tidak memicu kerumunan. Justru polisi dan aparat lainnya datang ke lokasi bisa memicu kerumunan.

Sikap polisi bersama aparat lainnya menghapus dengan mengecat ulang, melahirkan tanya publik. Seberapa mengancam kritik itu bagi kekuasaan? Apakah tulisan dan coretan gambar itu berdampak serius bagi kelangsungan pemerintahan dan penanganan  Covid-19? Tampaknya asumsi dan kekuatiran lebih besar dibanding menjadikannya bahan instrospeksi.

Merujuk pada maksud tulisan, faktanya ada banyak warga yang kesulitan hidup dan sulit mencari makan/nafkah selama 1 tahun lebih penanganan Covid-19. Dan menurut data laporcovid19.org dan kawalcovid19.id, banyak warga mengalami kesulitan hidup hingga meninggal karena wabah bioligis ini.

Data yang tersaji melalu situs itu menjadi bukti bahwa kritik lewat coretan tulisan itu sesungguhnya dialami masayarakt. Bahkan ribuan warga meninggal saat isolasi mandiri di rumah karena fasilitas kesehatan kolaps saat menangani gelombang ke-2 wabah Covid-19 varian delta.

Lantas mengapa kritik dengan seni mural tidak dijadikan masukan untuk memperbaiki situasi dan bukan menjadikannya ancaman dengan menghapusnya? Hanya polisi yang berniat mencari pembuat mural dan yang memberi perintah yang memahami niatnya.

*) Pemerhati Kekuasaan/Jabatan

Total
0
Shares
Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Artikel Terkait
Selengkapnya

Potret Penegakan Hukum di Masa PPKM

Oleh: Yohanes Masudede, SH, MH (Analis Kawal Konstitusi) “Masyarakat merupakan sekumpulan manusia yang hidup secara berdampingan dengan segala…