Tuntut Janji Kampanye, GMKI Minta Jokowi Hapus SKB 2 Menteri Tentang Pendirian Rumah Ibadah

Jakarta – Pengurus Pusat Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (PP GMKI) menyoroti sejumlah kekerasan atas nama agama yang masih terjadi di tengah masyarakat.

“Perilaku diskriminasi seperti aturan wajib jilbab seperti di Sumatera Barat, penutupan hingga pembakaran gereja di Singkil, Aceh dan persekusi masyarakat saat beribadah masih terjadi selama kurun waktu tahun 2014 hingga 2021 ini.

Persoalan ini menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintahan Joko Widodo”, kata Sekretaris Fungsional Gereja PP GMKI, Felix Pusop, dalam keterangan tertulis di Jakarta, 07/9/2021.

Catatan GMKI sejak tahun 2014 hingga 2021, ada 60 gereja yang ditolak dan ditutup karena tidak mendapatkan rekomendasi kantor urusan agama dan FKUB kabupaten/kota.

Di Aceh Singkil, terjadi penolakan hingga pembakaran gereja tahun 2015 karena sulit mendapatkan izin dari pemerintah daerah. Di Jambi, terjadi penutupan 3 gereja akibat ada tuntutan warga karena belum memiliki IMB.

Selain itu, GMKI menyoroti aksi persekusi dan pembubaran melakukan ibadah, seperti yang dialami gereja HKBP di Kota Serang, Banten dan Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

“Sebagai negara hukum, negara harus menjamin hak hidup untuk menjalankan ibadah umat beragama. Sangat disayangkan, hukum berkompromi dengan pelanggar konstitusi akibat tekanan massa”, ujar Felix kader GMKI Jayapura Putra Asli Orang Papua tersebut.

Dari paparan diatas, GMKI kembali mengingatkan janji kampanye Jokowi saat pilpres mengenai kebhinekaan dan perlindungan serta rasa aman bagi seluruh Bangsa Indonesia yang masuk dalam program nawacita.

“Belum ada realisasi terhadap diskriminasi kelompok umat beragama. PBM No. 8 dan No. 9 Tahun 2006 tentang Pendirian Rumah Ibadah, menjadi persoalan utama yang menyebabkan perilaku diskriminasi terjadi. Selama 7 tahun Presiden Jokowi menjabat, Peraturan Bersama 2 menteri belum dicabut”, tutur Felix Pusop.

Felix Pusop yang merupakan Alumni mahasiswa dari Otto Geissler, Jayapura Papua mengajak seluruh mahasiswa untuk menjadi garda terdepan menjaga toleransi umat beragama di Indonesia. “Kita harus menjunjung tinggi perbedaan, menghormati segala perbedaan karena itu fakta Kebangsaan Indonesia”, ucap Felix Pusop

“Perilaku diskriminasi umat beragama harus dilawan, karena menjadi bibit disintegrasi negara kita di masa mendatang”, tutup Felix Pusop.

Total
0
Shares
Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Artikel Terkait
Selengkapnya

Potret Penegakan Hukum di Masa PPKM

Oleh: Yohanes Masudede, SH, MH (Analis Kawal Konstitusi) “Masyarakat merupakan sekumpulan manusia yang hidup secara berdampingan dengan segala…